Bangkalan, Jadikabar.com – Kebijakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan kembali menjadi perbincangan. Kali ini, sorotan mengarah pada pelaksanaan kegiatan refreshing dan konsolidasi pengurus yang digelar di luar daerah dengan membebankan biaya tambahan kepada peserta.
Informasi yang dihimpun menyebutkan setiap peserta dikenakan kontribusi sebesar Rp600.000 untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan karena dinilai menambah beban pengurus cabang di tengah berbagai kebutuhan organisasi yang lebih mendesak.
Ketua PGRI Bangkalan, Abdul Munib, membenarkan adanya biaya yang harus dibayarkan peserta. Menurutnya, lokasi kegiatan dipilih berdasarkan hasil aspirasi yang disampaikan pengurus cabang melalui beberapa opsi yang sebelumnya telah dibahas bersama.
“Memang ada dua pilihan, dilaksanakan di Bangkalan atau di luar daerah. Dari berbagai masukan yang masuk, akhirnya dipilih opsi di luar Bangkalan,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada awak media.
Meski demikian, keputusan tersebut tidak sepenuhnya diterima positif. Sejumlah pihak menilai kegiatan organisasi semestinya lebih mengedepankan efisiensi anggaran daripada menggelar agenda di lokasi yang membutuhkan biaya lebih besar.
Dalam keterangannya, Abdul Munib menjelaskan bahwa dana yang dipungut digunakan untuk kebutuhan akomodasi, penginapan, ruang pertemuan, serta perlengkapan peserta seperti kaus dan kartu identitas.
Namun penjelasan tersebut belum mampu meredam kritik. Pasalnya, banyak yang mempertanyakan mengapa kegiatan serupa tidak dilaksanakan di Bangkalan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia sehingga biaya dapat ditekan dan tidak membebani peserta.
Berdasarkan data yang beredar, kegiatan itu akan diikuti sekitar 90 peserta yang terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara pengurus cabang serta jajaran pengurus tingkat kabupaten. Dengan jumlah peserta tersebut, total dana yang terkumpul dari iuran peserta diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 juta.
Besarnya dana yang terkumpul membuat publik mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran serta urgensi pelaksanaan kegiatan di luar daerah. Kritik bermunculan karena organisasi profesi guru dinilai seharusnya lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan anggotanya.
“Yang menjadi pertanyaan bukan sekadar ada atau tidaknya kegiatan refreshing, tetapi apakah kegiatan tersebut benar-benar menjadi kebutuhan utama organisasi saat ini. Ketika anggota masih dibebani iuran tambahan, tentu wajar jika muncul pertanyaan mengenai skala prioritas kebijakan pengurus,” ungkap salah seorang pemerhati pendidikan di Bangkalan.
Polemik ini pun menambah daftar kritik terhadap tata kelola organisasi yang dinilai perlu lebih terbuka dan mengedepankan kepentingan anggota di tingkat bawah. Masyarakat berharap setiap kebijakan yang melibatkan pungutan kepada anggota dapat dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di kemudian hari. (ED)
