Malang, JadiKabar. Com– Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Malang tidak sekadar menjadi momentum mengenang sejarah perjuangan bangsa. DPRD Kota Malang mendorong peringatan kemerdekaan tahun ini diterjemahkan menjadi gerakan bersama untuk memperkuat persatuan, perekonomian masyarakat, dan kemandirian nasional.
Pesan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang itu dipimpin Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Hadir Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Ali Muthohirin, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat Pemkot Malang, penyelenggara pemilu, akademisi, serta sejumlah undangan.
Bagi Amithya, usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia harus menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa membutuhkan persatuan dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.
Ia mengajak masyarakat tidak terjebak pada perbedaan, tetapi menjadikannya sebagai kekuatan untuk bergerak bersama.
“Marilah kita jadikan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat tali persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
UMKM Jadi Bagian dari Semangat Kemerdekaan
Amithya juga mengaitkan semangat kemerdekaan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dinilainya dapat dilakukan secara langsung adalah meningkatkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri.
Menurutnya, produk UMKM tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Karena itu, dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan secara konsisten agar pelaku usaha lokal mampu berkembang dan naik kelas.
“Menumbuhkan kembali kecintaan dan kebanggaan kita menggunakan produk-produk dalam negeri, utamanya produk-produk UMKM yang ada, agar UMKM bangkit dan naik kelas sebagai upaya nyata kita bersama,” katanya.
Pesan tersebut menjadi relevan dengan tantangan pembangunan daerah, termasuk bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Pidato Presiden Soroti Kemandirian Indonesia
Setelah penyampaian pesan Ketua DPRD, seluruh peserta mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI.
Salah satu benang merah pidato Presiden adalah pentingnya Indonesia membangun kekuatan dari dalam negeri.
Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah dalam bidang pangan. Indonesia, kata dia, telah mencapai swasembada pada beberapa komoditas, antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Untuk komoditas daging, pemerintah menargetkan swasembada dapat dicapai dalam lima hingga enam tahun ke depan.
Kemandirian juga menjadi perhatian pemerintah di sektor energi. Pengembangan biodiesel berbasis kelapa sawit menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar dolar AS.
Capaian Bukan Alasan untuk Berhenti
Presiden juga menyampaikan sejumlah program pemerintah yang sedang berjalan, mulai dari penyediaan makanan bergizi, bantuan sosial hingga hilirisasi.
Namun, capaian tersebut menurut Prabowo bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja.
“Ini bukan alasan untuk kita berpuas diri; ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat seorang diri. Pemerintah daerah, lembaga negara, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam memastikan pembangunan berjalan.
“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah; republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat,” ujarnya.
Kemandirian Jadi Tantangan di Tengah Ketidakpastian Global
Persoalan geopolitik dan tekanan ekonomi global juga menjadi perhatian dalam pidato Presiden. Situasi tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa Indonesia harus memiliki fondasi ekonomi dan ketahanan nasional yang kuat.
Kemandirian pangan dan energi menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Demikian pula penguatan ekonomi, penegakan hukum, serta tata kelola lembaga negara.
Presiden menekankan pentingnya supremasi hukum dan akuntabilitas lembaga negara. Akses masyarakat terhadap keadilan juga harus terus diperkuat, termasuk melalui pembenahan sistem peradilan dan peningkatan kesejahteraan hakim.
Bagi Kota Malang, pesan yang muncul dari momentum tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi di tingkat daerah. Persatuan masyarakat, keberpihakan terhadap UMKM, serta kerja sama pemerintah dan masyarakat menjadi bagian dari upaya menerjemahkan semangat kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.
Rapat paripurna DPRD Kota Malang berlangsung hingga rangkaian pidato kenegaraan Presiden selesai.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan. Semangat kemerdekaan perlu hadir dalam bentuk kerja bersama, keberanian untuk mandiri, serta kebijakan yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
