SIMALUNGUN || JADIKABAR – Kabupaten Simalungun dipercaya menjadi lokasi peluncuran Pemutakhiran Data Keluarga melalui Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) Tahun 2026 untuk Provinsi Sumatera Utara.
Launching tersebut berlangsung di Kantor Pangulu Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari pendataan keluarga yang dilaksanakan serentak secara nasional mulai 20 Agustus hingga 20 September 2026.
Kegiatan dihadiri Kapolsek Tanah Jawa Kompol Banuara Manurung, perwakilan Danramil Tanah Jawa Sertu Misno, Pangulu Nagori Marubun Jaya M. Raya Purba, Koordinator Wilayah Balai Penyuluhan KB, para Penyuluh KB dari empat kecamatan serta kader yang akan terlibat langsung dalam proses pemutakhiran data.
Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Keluarga Berencana, kemudian dilanjutkan dengan doa.
Camat Tanah Jawa, Andi Supandri, menyambut baik dipilihnya Kabupaten Simalungun sebagai lokasi launching tingkat Provinsi Sumatera Utara.
Ia memastikan pemerintah kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan tersebut, khususnya kepada para kader yang akan menjadi ujung tombak di lapangan.
“Mudah-mudahan para kader dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami dari pihak kecamatan memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan,” ujar Andi.
Sementara itu, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Albert R. Saragih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader KB yang terlibat.
Dalam sambutan tertulis Bupati, Albert menekankan bahwa pemutakhiran data tidak boleh dipandang sebatas kegiatan administratif.
“Marilah kita jadikan momentum ini untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat. Kita harus belajar berinovasi untuk mengatasi berbagai permasalahan,” katanya.
Menurut Albert, data keluarga memiliki peran penting dalam menentukan arah intervensi pemerintah, termasuk dalam penanganan stunting.
Karena itu, proses pendataan harus dilakukan secara jujur, akurat dan benar-benar berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan.
“Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut berbagai program pemerintah ke depan,” tegasnya.
Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dr. Mahyuzar, mengatakan pelaksanaan launching di Simalungun menjadi momentum istimewa karena kegiatan tersebut mewakili pelaksanaan pemutakhiran data keluarga di seluruh Sumatera Utara.
“Launching pemutakhiran data ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, dan untuk Provinsi Sumatera Utara, launching-nya dilaksanakan di Kabupaten Simalungun,” ungkap Mahyuzar.
Ia menjelaskan, proses pendataan menggunakan metode CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing). Dengan metode tersebut, kader melakukan wawancara sekaligus memasukkan data secara digital.
Para kader bertindak sebagai enumerator yang bertugas memperbarui data keluarga hingga kondisi tahun 2026. Akurasi dan validitas menjadi perhatian utama karena data tersebut nantinya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan keluarga.
Untuk tahap awal di Kabupaten Simalungun, pemutakhiran data mencakup empat kecamatan, yakni Tanah Jawa, Dolok Batu Nanggar, Girsang Sipangan Bolon dan Bandar.
Total terdapat 20 nagori dengan 200 kepala keluarga yang menjadi sampel pendataan.
Mahyuzar berharap pelaksanaan tersebut nantinya dapat dikembangkan sehingga mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun.
“Harapan kita kegiatan ini ke depan dapat diperluas ke seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun,” ujarnya.
Data yang dikumpulkan dalam pemutakhiran tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama, yaitu data kependudukan, data keluarga berencana dan indikator pembangunan keluarga.
Untuk data kependudukan, BKKBN sejak 2021 telah melakukan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sementara indikator pembangunan keluarga antara lain mencakup kondisi tempat tinggal yang datanya terintegrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Mahyuzar menjelaskan pemutakhiran dilakukan karena kondisi keluarga terus mengalami perubahan. Kelahiran, kematian, perpindahan penduduk hingga terbentuknya keluarga baru menyebabkan data keluarga harus diperbarui secara berkala.
Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program pembangunan.
Termasuk di dalamnya penentuan sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B serta identifikasi Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung intervensi Dinas Kesehatan.
Dengan demikian, pemutakhiran data keluarga memiliki fungsi strategis karena pemerintah dapat menyusun program berdasarkan kondisi masyarakat yang aktual, bukan hanya mengandalkan data lama.
Proses pendataan dijadwalkan berlangsung hingga 20 September 2026. Setelah itu, data yang terkumpul akan melalui tahapan verifikasi dan validasi sebelum diumumkan secara nasional.
Pemkab Simalungun juga merencanakan integrasi data tersebut dengan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui sebuah dashboard terpadu
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan satu basis referensi data yang lebih akurat, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Launching kemudian ditutup dengan foto bersama. Setelah itu, para kader langsung bergerak melakukan pendataan dari rumah ke rumah masyarakat.
Dengan dimulainya pemutakhiran data keluarga ini, Simalungun tidak hanya menjadi lokasi launching tingkat Sumatera Utara, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya membangun basis data keluarga yang lebih akurat sebagai fondasi perencanaan program pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (AN)
