Turen, JADIKABAR.COM – Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M. bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang menggelar rapat koordinasi sekaligus mediasi untuk mencari solusi terbaik atas konflik dualisme yayasan pengelola SMP Bhakti Turen dan SMK Turen, Sabtu (17/1/2026) pagi. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Turen dan dihadiri seluruh pihak terkait.
Konflik yang melibatkan Yayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT) dan Yayasan Pendidikan Teknologi Waskito Turen (YPTWT) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Malang. Pasalnya, persoalan tersebut berpotensi mengganggu proses belajar mengajar dan kenyamanan siswa di lingkungan sekolah.
Bupati Malang yang akrab disapa Abah Sanusi menegaskan bahwa pemerintah daerah menempatkan hak pendidikan anak sebagai prioritas utama. Ia menekankan bahwa konflik internal yayasan tidak boleh berdampak pada kegiatan pendidikan siswa.
“Kita semua sepakat bahwa kegiatan pendidikan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan utama kita adalah menyelamatkan hak anak-anak agar bisa belajar dengan aman dan nyaman,” tegas Abah Sanusi.
Dalam rapat tersebut, Abah Sanusi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang akan terus memfasilitasi dialog dan mediasi antara kedua yayasan. Ia memastikan bahwa dalam waktu dekat akan digelar pertemuan lanjutan dengan menghadirkan kedua belah pihak secara langsung.
“Hari Senin besok kita akan bertemu lagi dengan kedua pihak di Gedung DPRD Kabupaten Malang untuk membuat kesepakatan bersama. Pemerintah daerah bertindak sebagai mediator dan saksi, bersama Kapolres dan Dandim 0818,” ujarnya.
Meski demikian, Bupati Malang juga menyiapkan langkah tegas apabila proses mediasi tidak membuahkan hasil. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pemindahan sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) ke lokasi lain demi menjamin keamanan dan kenyamanan siswa.
“Analoginya seperti ketika sekolah mengalami musibah. Yang kita selamatkan terlebih dahulu adalah muridnya. Seperti kejadian di Kalipare kemarin, saat gedung sekolah ambruk, kegiatan belajar dipindahkan sementara ke tempat lain,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa kedua yayasan telah menyatakan komitmennya untuk tetap menjalankan proses pendidikan seperti biasa selama proses mediasi berlangsung.
Rapat koordinasi dan mediasi tersebut dihadiri oleh Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdianto, Dandim 0818/Malang–Batu Letkol Czi Bayu Nugroho, serta Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi. Hadir pula perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Malang, serta pengurus dari kedua yayasan yang berkonflik.
Kapolres Malang dan Dandim 0818 menegaskan komitmen Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah, sekaligus memastikan tidak terjadi gesekan yang dapat merugikan peserta didik maupun tenaga pendidik.
Pemerintah Kabupaten Malang berharap, melalui pendekatan dialogis dan musyawarah, konflik dualisme yayasan dapat segera diselesaikan secara damai dan berkeadilan, tanpa mengorbankan masa depan pendidikan siswa.
