MALANG, JADIKABAR – Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang terus memperkuat tata kelola destinasi wisata melalui digitalisasi pembayaran. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, dalam acara QRISMA Festival 2026 yang diadakan pada senin 4 mei 2026, di Kajoetangan Heritage.
Baihaqi menyampaikan bahwa penggunaan transaksi non-tunai, seperti QRIS, menjadi kunci utama dalam menciptakan akuntabilitas keuangan di sektor pariwisata yang dikelola oleh masyarakat.
“Harapannya, melalui pembinaan transaksi non-tunai yang berkelanjutan, pertanggungjawabannya menjadi lebih baik dan akuntabilitasnya lebih dipercaya. Setiap pungutan dari wisatawan harus dipertanggungjawabkan dalam tata kelola keuangan yang transparan,” ujarnya.
Penguatan Jejak Digital
Lebih lanjut, Baihaqi menjelaskan bahwa keunggulan utama dari sistem pembayaran digital adalah adanya jejak digital yang jelas. Hal ini meminimalisir risiko kebocoran anggaran dan memudahkan evaluasi bagi pengelola destinasi wisata atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
“Kami mendorong seluruh tempat wisata untuk beralih ke non-tunai. Ini adalah mekanisme pembayaran dengan pertanggungjawaban yang lebih bagus karena semuanya tercatat secara digital,” tambahnya.
Edukasi Lintas Generasi
Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang ini tidak hanya menyasar para pengelola wisata, tetapi juga masyarakat luas dan generasi muda.
Baihaqi mengungkapkan bahwa pihaknya melibatkan siswa sekolah dalam proses edukasi ini. Tujuannya adalah agar budaya transaksi digital tertanam sejak dini dan para siswa dapat menjadi agen perubahan yang mengedukasi masyarakat di lingkungan mereka.
“Kami melakukan penguatan melalui edukasi, baik kepada pengelola Pokdarwis maupun pengunjung. Kami juga melibatkan siswa untuk membantu memberikan literasi kepada masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan transaksi non-tunai,” jelasnya.
Fokus pada Tata Kelola Destinasi
Meski fokus saat ini berada di kawasan Kajoetangan Heritage, Disporapar berkomitmen untuk mereplikasi sistem ini ke berbagai destinasi wisata kampung lainnya di Kota Malang. Baihaqi mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pengurus Pokdarwis setempat untuk memastikan kualitas layanan dan sistem keuangan terus meningkat.
“Barusan saya turun langsung menemui Ketua Pokdarwis dan pengurusnya. Saya minta agar ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, baik dari sisi layanan maupun transaksi keuangannya. Ini akan terus kita dorong ke destinasi wisata kampung yang lain di Kota Malang,” pungkasnya.
Implementasi pembayaran non-tunai ini diharapkan dapat memperkokoh posisi Kota Malang sebagai destinasi wisata yang modern, transparan, dan siap bersaing di era digital.
