BATANG, JADIKABAR – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (30/7/2026). Dalam agenda tersebut, Presiden dijadwalkan memimpin proses akad massal sebanyak 62 ribu unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dilaksanakan secara nasional.
Kegiatan dipusatkan di kawasan Perumahan Puri Delta City Side, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Selain Presiden Prabowo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga dijadwalkan hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Akad massal ini menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebanyak 400 debitur dijadwalkan hadir secara langsung di lokasi kegiatan. Mereka terdiri atas 200 debitur KPR Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 200 debitur KUR Perumahan.
Sementara itu, sekitar 61.800 peserta lainnya akan mengikuti proses akad secara daring dari lebih dari 100 titik yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia.
Asisten Sales Manager PT Dwi Wahana Duta Mega, Pandu, mengatakan Kabupaten Batang dipilih sebagai pusat pelaksanaan akad massal yang melibatkan puluhan ribu penerima manfaat dari berbagai daerah di Indonesia.
“Ada 400 debitur yang hadir di sini, terdiri dari 200 debitur akad FLPP rumah subsidi dan 200 debitur KUR Perumahan. Mereka berasal dari developer dan bank-bank se-Jawa Tengah yang dikumpulkan di lokasi ini,” kata Pandu saat ditemui wartawan di lokasi, Kamis (30/7/2026).
Menurut Pandu, kegiatan utama berupa penandatanganan akad kredit. Namun, karena agenda tersebut dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, rangkaian acara akan diawali dengan seremoni.
“Kegiatan utama adalah penandatanganan akad kredit. Namun karena dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, rangkaian acara akan diawali dengan seremoni,” imbuhnya.
Pelaksanaan akad secara serentak ini diharapkan dapat mempercepat proses pembiayaan perumahan sekaligus memperluas jangkauan program pemerintah hingga ke berbagai daerah.
Program KPR Subsidi melalui skema FLPP ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.
Penerima manfaat program tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari asisten rumah tangga, pedagang kecil, pedagang sembako, pekerja sektor informal, hingga karyawan pabrik.
Menurut Pandu, harga rumah subsidi di Jawa Tengah saat ini berada di kisaran Rp166 juta per unit.
Dengan tenor pembiayaan maksimal 20 tahun, angsuran diperkirakan sekitar Rp1.072.000 per bulan dan bersifat tetap hingga masa kredit berakhir, sesuai ketentuan serta hasil persetujuan pembiayaan.
“Harga rumah subsidi di Jawa Tengah saat ini Rp166 juta. Dengan tenor maksimal 20 tahun, angsurannya sekitar Rp1.072.000 per bulan dan bersifat tetap sampai lunas,” ujarnya.
Skema pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki rumah dengan cicilan yang lebih terjangkau dan memberikan kepastian pembayaran selama masa kredit.
Pemerintah juga disebut tengah mewacanakan perpanjangan jangka waktu atau tenor kredit perumahan hingga 40 tahun sebagai salah satu opsi untuk meringankan beban angsuran masyarakat.
Namun, Pandu menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih berupa wacana dan menunggu keputusan serta ketentuan resmi dari pemerintah.
Apabila kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pilihan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Meski demikian, ketentuan mengenai persyaratan, batas usia, bunga, serta mekanisme pembiayaan tetap akan bergantung pada regulasi dan kebijakan resmi yang berlaku.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah, pengembang Perumahan Puri Delta City Side menawarkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi.
Calon pembeli disebut tidak dikenakan uang muka atau DP. Masyarakat cukup menyiapkan biaya proses akad sekitar Rp1,8 juta, sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Kami memberikan kemudahan agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah. DP nol, cukup membayar biaya proses akad sekitar Rp1,8 juta, masyarakat sudah bisa memiliki rumah subsidi,” jelas Pandu.
Masyarakat tetap disarankan untuk memeriksa secara rinci seluruh persyaratan, biaya, ketentuan pembiayaan, serta dokumen perjanjian sebelum mengajukan KPR.
Perumahan Puri Delta City Side dibangun di atas lahan seluas sekitar 13 hektare dan mulai dikembangkan sejak 2025.
Hingga saat ini, sebanyak 179 unit rumah telah dibangun. Dari jumlah tersebut, sekitar 95 kepala keluarga telah menempati hunian di kawasan tersebut.
Setelah pelaksanaan akad massal, pihak pengembang berencana melanjutkan pembangunan sekitar 1.912 unit rumah tipe 29/60 yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kawasan perumahan tersebut juga direncanakan dilengkapi berbagai fasilitas umum dan sosial, antara lain masjid, lapangan olahraga, taman bermain, area pemakaman umum, serta rencana pembangunan taman kanak-kanak.
Ketersediaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya lingkungan hunian yang layak, nyaman, dan memiliki ruang interaksi bagi masyarakat.
Akad massal KPR Subsidi dan KUR Perumahan menjadi bagian dari upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus mendorong percepatan realisasi program perumahan nasional.
Kebutuhan akan hunian yang layak masih menjadi salah satu persoalan penting di berbagai daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, kenaikan harga tanah, serta keterbatasan daya beli menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah.
Melalui dukungan pembiayaan, subsidi, serta kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat, program perumahan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga.
Pelaksanaan akad massal secara nasional juga menjadi langkah untuk memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mendukung penyediaan hunian yang terjangkau.
Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Batang sekaligus menjadi perhatian karena daerah tersebut dipilih sebagai pusat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan puluhan ribu debitur dari berbagai provinsi.
Apabila seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai agenda, akad massal tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah dan mendukung pembangunan sektor perumahan di Indonesia.
