BLITAR, JADIKABAR.COM – Berusia 79 tahun, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejatinya tidak sedang merayakan angka. Ia sedang berhadapan dengan cermin sejarah—dan pertanyaan yang tak bisa lagi dihindari: sejauh mana kader hari ini masih bertanggung jawab pada nilai, bukan sekadar pada nama besar organisasi?
Didirikan pada 5 Februari 1947, HMI lahir dari rahim perjuangan bangsa yang belum sepenuhnya merdeka. Ia hadir bukan hanya sebagai organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia, tetapi sebagai proyek peradaban: membentuk insan intelektual yang beriman, berpikir kritis, dan berkhidmat bagi umat serta bangsa.
Sejarah mencatat, HMI ikut mewarnai perubahan di berbagai lini—politik, ekonomi, sosial, hingga keagamaan. Namun sejarah juga menuntut evaluasi, bukan nostalgia.
Di tengah usia yang matang, HMI justru menghadapi tantangan paling serius dari dalam dirinya sendiri. Idealisme yang dulu menjadi nafas perjuangan kerap tersamarkan oleh pragmatisme.
Orientasi nilai perlahan bergeser menjadi orientasi posisi. Maka wajar bila muncul kegelisahan: apakah HMI masih setia pada khittah perjuangannya, atau telah larut dalam pusaran kepentingan jangka pendek yang menggerus independensi dan daya kritis?
Sejak awal, HMI menegaskan dua fondasi yang tak terpisahkan: keislaman dan keindonesiaan. Ini bukan jargon seremonial, melainkan komitmen filosofis untuk menjembatani nilai Islam dengan realitas kebangsaan yang majemuk. Kader HMI dituntut mampu berdiri tegak—tidak eksklusif secara teologis, tidak oportunistik secara politis.
Namun dalam konteks politik kontemporer, keseimbangan ini kian rapuh. Independensi diuji, idealisme dikompromikan, dan organisasi berisiko kehilangan peran sebagai kekuatan moral-intelektual.
Karena itu, HMI perlu kembali ke khittahnya—bukan sebagai langkah mundur, melainkan sebagai reposisi strategis.
Fokus utama harus dikembalikan pada perkaderan insan akademis yang Islami, kritis, dan independen; bukan terjebak dalam politik praktis yang sering kali menjadikan kader sekadar alat. Dengan begitu, HMI dapat kembali menjalankan perannya sebagai pengawal nilai keadilan sosial dan etika publik, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Ada beberapa langkah penting yang patut menjadi perhatian serius kader HMI hari ini:
Pertama, mengembalikan fokus pada kaderisasi. HMI harus kembali menjadi kawah candradimuka yang melahirkan pemimpin berintegritas, unggul secara akademik, dan kokoh secara moral.
Kedua, menjaga independensi—baik secara etis maupun organisatoris. Kader HMI bukan batu loncatan politik, melainkan agen nilai yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.
Ketiga, meneguhkan diri sebagai gerakan kritis-intelektual. HMI perlu merekonstruksi gerakannya agar mampu menjawab problem nyata seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis keadilan, dengan gagasan-gagasan alternatif yang membebaskan.
Keempat, kembali pada tujuan utama HMI: mewujudkan insan cita yang menjunjung tinggi ajaran Islam sekaligus berakar kuat pada nilai keindonesiaan.
Kelima, menghidupkan forum-forum diskusi. Di kampus, di ruang publik, di mana pun ruang intelektual memungkinkan—karena organisasi yang berhenti berdiskusi, sejatinya sedang berhenti berpikir.
Usia 79 tahun seharusnya menjadikan HMI lebih dewasa dalam bersikap dan lebih berani dalam berbenah. Jika tidak, ia hanya akan menjadi organisasi besar dengan sejarah gemilang, tetapi kehilangan arah di masa depan. Dan itu, tentu, bukan cita-cita para pendirinya. (Red)
