Jadikabar.Com , Jadikabar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Pemkab Simalungun berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/05/2026), dan menjadi bukti konsistensi Pemkab Simalungun dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, didampingi Sekda Mixnon Andreas Simamora serta Kepala Inspektorat Roganda Sihombing.
Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan informasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun,” tegas Paula.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab Simalungun yang mampu mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
Sementara itu, Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang dinilai profesional, objektif, dan independen.
“Opini WTP ini bukan hanya penghargaan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
“Kami akan terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta melakukan pembenahan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah,” tambahnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP tiga kali berturut-turut ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. (AN)
