MALANG, JADIKABAR – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada pemotongan dana desa mulai mendapat sorotan serius dari DPRD Kabupaten Malang. Dewan menilai, keberlanjutan pembangunan di tingkat desa akan terancam jika tidak segera diimbangi dengan penguatan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan mandiri desa.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Malang sekaligus anggota Komisi I, Amarta Faza, menyatakan bahwa pemerintah desa harus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Caranya dengan memaksimalkan pengelolaan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Pernyataan itu disampaikan Amarta dalam kegiatan sosialisasi bertajuk “Optimalisasi Pengelolaan Potensi Desa Guna Peningkatan PAD Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ngantang”, yang digelar di Kantor BUMDes Ngantang, Rabu (13/5/2026). Acara tersebut dihadiri perangkat desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tokoh masyarakat, serta perwakilan warga sejumlah desa di Kecamatan Ngantang.
“Di tengah tantangan pemangkasan dana desa, pemerintah desa dituntut kreatif dan inovatif mencari sumber pendapatan alternatif. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena anggaran pusat mengecil,” ujar Amarta dalam forum tersebut.
Menurut politisi NasDem itu, potensi desa di Kabupaten Malang sangat beragam namun belum dikelola optimal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, wisata desa, perdagangan, hingga pengembangan UMKM berbasis masyarakat. Ia menekankan pentingnya sistem usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Amarta juga menyoroti fungsi BUMDes yang selama ini kerap hanya menjadi pelengkap administrasi.
“BUMDes dan koperasi desa harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. PADes (Pendapatan Asli Desa) bisa diperkuat dari sana,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong masuknya investasi ke pedesaan dengan syarat berpihak kepada masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan warga.
DPRD Kabupaten Malang berharap desa-desa di wilayahnya mampu memperkuat kemandirian ekonomi, mengembangkan usaha lokal, dan menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
