MALANG, JADIKABAR – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemukan adanya kendala distribusi beras medium SPHP dan Minyakita di sejumlah pasar tradisional Kota Malang. Temuan itu terungkap saat dirinya melakukan pemantauan harga dan stok bahan pokok di tengah lonjakan harga cabai yang tembus Rp120.000 per kilogram.
Dalam inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional Kota Malang, Jumat (29/5/2026), Khofifah mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan para pedagang, pasokan beras medium SPHP maupun Minyakita sudah cukup lama tidak tersedia.
“Sembako ini setiap hari kami update dinamikanya. Ini menjadi catatan penting bagi kami di Pemprov maupun Pak Wali Kota, ternyata di pasar ini beras medium SPHP sudah lama tidak tersuplai. Begitu juga Minyakita,” ujar Khofifah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera dikoordinasikan dengan Perum Bulog selaku distributor kedua komoditas itu.
“Ini menjadi catatan bagi kami untuk berkoordinasi dengan Bulog. Karena Minyakita dari Bulog, begitu juga beras medium SPHP,” tegasnya.
Khofifah menjelaskan, meskipun sebagian masyarakat perkotaan mulai beralih ke beras premium, keberadaan beras medium SPHP tetap krusial karena menyasar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Ia memastikan stok beras medium SPHP di Jatim sebenarnya aman, mencapai sekitar 3,2 juta ton.
“Kita punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur sekitar 3,2 juta ton. Jadi seharusnya distribusinya bisa menyentuh seluruh masyarakat,” katanya.
Selain persoalan distribusi, Khofifah juga menyoroti lonjakan harga sejumlah komoditas pangan yang mulai memicu tekanan inflasi daerah. Harga bawang merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp35.000–Rp45.000 per kilogram kini naik menjadi Rp55.000–Rp60.000 per kg.
Sementara itu, harga cabai rawit di sejumlah pasar Kota Malang melonjak tajam. Di beberapa lokasi, cabai rawit bahkan menembus Rp100.000–Rp120.000 per kg, meski di pasar lain masih ditemukan di kisaran Rp80.000 per kg.
Menurut Khofifah, disparitas harga antardaerah tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kerja sama antardaerah (KAD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
“Kerja sama antar daerah menjadi penting. Jadi apa yang menjadi penyebab potensi inflasi itu bisa segera dilakukan langkah-langkah pengendalian,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Setiap pekan, persoalan inflasi rutin dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri yang diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia. Karena itu, gubernur, bupati, dan wali kota diminta aktif turun ke lapangan untuk mengecek langsung harga dan ketersediaan stok pangan.
