SIDOARJO, JADIKABAR – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Ngopi (Ngobrol Pintar) bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membahas berbagai aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah, penguatan integritas, serta upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, asisten, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, hadir mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana.
Dalam sambutannya, Fenny menegaskan bahwa Sidoarjo harus terus melakukan pembenahan agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah perlu menjadikan berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dan pengingat untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan, memperkuat integritas, serta meningkatkan profesionalisme.
“Kemarin kami bersama Bapak Bupati dan Inspektur mengikuti rangkaian pembahasan sejak pagi hingga malam. Tujuannya satu, bagaimana Sidoarjo ke depan bisa lebih baik dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Fenny.
“Karena itu mulai hari ini kita harus benar-benar berubah. Perbaikan tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Fenny mengatakan berbagai masukan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh perangkat daerah.
Ia menekankan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memiliki integritas.
“Sudah saatnya kita berubah. Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk kembali on the right track, bekerja sesuai regulasi, memperkuat integritas, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama,” katanya.
Fenny juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan saat ini semakin berkembang dan dilakukan melalui berbagai mekanisme.
Oleh sebab itu, setiap kebijakan, perencanaan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program pemerintah harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran dua pejabat tinggi Kemendagri diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Melalui forum tersebut, berbagai kendala di lapangan dapat didiskusikan dan dicarikan solusi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Fenny berharap kegiatan Ngobrol Pintar tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran gagasan serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dengan semangat, niat yang baik, dan komitmen menjalankan amanah sesuai aturan, Insya Allah kita dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkas Fenny.
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya.
Namun, kewenangan tersebut juga disertai tanggung jawab untuk memastikan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan program berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui kegiatan Ngopi atau Ngobrol Pintar bersama Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat integritas aparatur, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pertemuan tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan tata kelola tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah untuk bekerja sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
