MAGELANG, JADIKABAR – Menjelang musim kemarau 2026, Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar rapat koordinasi guna mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 27 April 2026, di Ruang Rapat CCR Pusaka Gemilang, dengan melibatkan berbagai pihak strategis lintas sektor.
Rapat ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, legislatif, aparat keamanan, hingga lembaga meteorologi. Tujuannya adalah menyamakan persepsi serta menyusun langkah terpadu menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, dalam arahannya menegaskan pentingnya kesiapan sejak dini.
“Perlu melakukan identifikasi permasalahan apa saja yang akan dihadapi pada musim kemarau mendatang, lalu buat tata laksana koordinasi antara pihak, baik OPD, organisasi, dan relawan,” ujarnya.
Ia juga menekankan peran BPBD dalam menyediakan data yang akurat dan terkini terkait wilayah rawan kekeringan serta sumber air. Data tersebut diharapkan dapat diakses masyarakat guna memastikan distribusi air berjalan efektif tanpa tumpang tindih.
Dari sisi klimatologi, BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah memprediksi wilayah Kabupaten Magelang mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026, dengan puncaknya terjadi pada Agustus. Musim kemarau tahun ini diperkirakan memiliki intensitas kekeringan lebih tinggi dibandingkan 2023, meski tidak seekstrem tahun 2015 dan 2019.
Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Sri Endah Ardhi Ningrum, mengingatkan perlunya langkah antisipatif.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah kesiapsiagaan yang komprehensif untuk menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” pesannya.
Fenomena iklim global seperti El Nino juga diperkirakan mulai muncul pada pertengahan tahun dan berpotensi menurunkan curah hujan di wilayah Jawa Tengah. Kondisi ini membuat musim kemarau di Magelang diprediksi berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan dengan curah hujan di bawah normal.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto, menyebutkan bahwa ancaman utama yang dihadapi meliputi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan lereng gunung seperti Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, dan Menoreh.
“Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam penanganan kekeringan antara lain masih adanya fragmentasi data antar instansi serta pola distribusi air bersih yang cenderung reaktif dan belum berbasis prioritas kebutuhan,” ungkapnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Magelang terus memperkuat kapasitas kelembagaan, sistem informasi kebencanaan, serta kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sinergi, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan demikian, dampak musim kemarau 2026 dapat ditekan, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat tetap terjaga secara merata dan tepat sasaran.
