Jakarta, JADIKABAR.COM – Dunia sedang berpacu membangun infrastruktur yang tidak hanya megah, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dalam konteks itu, International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 hadir sebagai forum strategis internasional, dan Indonesia bersiap tampil percaya diri sebagai tuan rumah.
Digelar pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), ICI 2025 akan menjadi ajang pertemuan lintas negara, lembaga keuangan global, pemimpin industri, dan institusi kebijakan dari seluruh dunia untuk membahas “Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration.”
Namun lebih dari sekadar forum tahunan, ICI adalah cermin komitmen Indonesia untuk mengundang investasi melalui perbaikan sistem yang nyata dan transparan, khususnya dalam pengelolaan tanah dan tata ruang—faktor vital yang kerap menjadi sorotan utama investor.
Sejarah forum ini dimulai dari inisiatif bersama antara pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan internasional sejak awal 2010-an, sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masif namun masih terkendala tumpang tindih regulasi dan kepastian hukum. Kini, lebih dari satu dekade kemudian, Indonesia tak hanya menjadi peserta, tetapi tampil sebagai pemimpin gagasan.
Tahun ini, sorotan tertuju pada Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, yang dijadwalkan hadir menyampaikan pidato kunci di sesi pembukaan dan turut serta dalam sejumlah diskusi panel strategis.
“Konferensi ini sangat timely dan sangat relevan, apalagi di tengah semangat dari Bapak Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 8%. Salah satu kuncinya adalah peningkatan investasi,” ujar Wamen Ossy dalam jumpa pers resmi, Senin (9/6/2025).
Dalam paparannya, Wamen ATR menegaskan pentingnya kepastian hukum pertanahan sebagai fondasi investasi infrastruktur, baik domestik maupun asing. Ia menyoroti langkah-langkah modernisasi yang telah dilakukan, mulai dari digitalisasi sertifikasi tanah, percepatan layanan pertanahan berbasis elektronik, hingga pemutakhiran tata ruang berbasis OSS (Online Single Submission).
“Kami ingin menyampaikan kepada dunia bahwa sistem pertanahan dan tata ruang di Indonesia terus dibenahi, makin transparan, dan makin efisien,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN akan membuka booth interaktif di lokasi konferensi, yang akan menyajikan informasi tentang proses legalisasi tanah, transparansi peta zona, hingga peluang pemanfaatan tanah untuk investasi berkelanjutan. Langkah ini dinilai sangat penting dalam membangun trust dari investor global.
“Sistem pertanahan dan penataan ruang yang tertib adalah fondasi penting pembangunan. Kita harus pastikan bahwa investor, baik dalam maupun luar negeri, memiliki kepercayaan penuh pada sistem kita,” lanjutnya.
Lebih dari itu, kehadiran Indonesia dalam forum ICI 2025 juga mencerminkan transformasi peran pemerintah dari regulator menjadi fasilitator investasi. Dengan target besar menuju Indonesia Emas 2045, infrastruktur bukan lagi semata urusan pembangunan fisik, tetapi juga momentum membangun kepercayaan dan reputasi di mata dunia.
