MALANG, JADIKABAR – Universitas Islam Malang (Unisma) resmi memperkuat komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Malang dalam mendukung pembangunan daerah berbasis riset akademik dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Komitmen ini disampaikan dalam audiensi jajaran pimpinan Unisma bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Balai Kota Malang, Senin (25/5/2026).
Rektor Unisma, Prof. Dr. H. Junaidi, M.Pd, menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga harus hadir sebagai laboratorium solusi bagi persoalan perkotaan.
“Keberadaan mahasiswa jangan hanya sekadar tinggal di Kota Malang, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” ujarnya.
Fokus Kolaborasi: dari Macet, Banjir, hingga Ekonomi Warga
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mengidentifikasi sejumlah persoalan perkotaan prioritas yang membutuhkan pendekatan ilmiah, antara lain:
· Kemacetan lalu lintas – khususnya di kawasan pendidikan seperti Jalan MT Haryono, Jalan Veteran, dan sekitar kampus.
· Banjir musiman – di wilayah bantaran sungai Brantas dan daerah rendah seperti Lowokwaru dan Kedungkandang.
· Penguatan ekonomi masyarakat – terutama melalui sertifikasi halal dan pendampingan UMKM.
Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang (2025), terdapat lebih dari 60.000 pelaku UMKM di kota ini, namun baru sekitar 35% yang memiliki sertifikasi halal. Unisma berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Unisma Siapkan LPH Resmi untuk Percepat Sertifikasi Halal
Salah satu kontribusi konkret yang disiapkan Unisma adalah optimalisasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi Kementerian Agama. LPH Unisma akan membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal secara lebih cepat dan terjangkau.
“Ini bentuk kontribusi nyata dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan daya saing produk UMKM Kota Malang,” jelas Junaidi.
Selain itu, seluruh fakultas, lembaga penelitian, dan pusat pengabdian masyarakat Unisma akan dilibatkan langsung dalam program pembangunan daerah. Kerja sama teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperasi akan segera diformalkan melalui pembaruan nota kesepahaman (MOU) yang sudah ada.
Kota Malang: 800.000 Mahasiswa vs 890.000 Penduduk Asli
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut positif langkah Unisma. Ia menekankan bahwa Kota Malang menyandang status kota pendidikan dengan jumlah mahasiswa hampir mencapai 800.000 orang hampir menyamai jumlah penduduk pemilik KTP Kota Malang yang sekitar 890.000 jiwa (data Dinas Dukcapil 2026).
“Besarnya jumlah mahasiswa adalah potensi sekaligus tantangan. Butuh kolaborasi nyata dengan perguruan tinggi agar mereka tidak hanya menjadi penumpang kota, tetapi juga bagian dari solusi. Nanti kita akan libatkan kampus-kampus untuk bersama menyelesaikan kemacetan, banjir, dan persoalan perkotaan lainnya,” tegas Wahyu.
Target ke Depan: Unisma sebagai Pusat Riset Pembangunan Perkotaan
Dengan penguatan kolaborasi ini, Unisma diharapkan tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi pusat riset terapan, pengabdian masyarakat, dan penggerak solusi pembangunan Kota Malang yang berbasis data akademik. Rencana tindak lanjut (action plan) akan disusun bersama dalam 30 hari ke depan, mencakup pilot project penanganan kemacetan di tiga titik rawan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 1.000 UMKM pada tahun 2026.
