MALANG, JADIKABAR – Dewan Kampung Nuswantara (DKN) bersama 10 organisasi kemasyarakatan (ormas) serta perwakilan pengemudi angkutan kota di Malang Raya menggelar konferensi pers dan pernyataan sikap bersama di Gedung GKB IV Pascasarjana, Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (28/7). Kegiatan ini digelar untuk merilis hasil Survei Persepsi Publik sekaligus menyampaikan deklarasi dukungan penuh elemen masyarakat terhadap rencana pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya dengan rute Terminal Talangagung Kepanjen – Terminal Hamid Rusdi – Terminal Arjosari.
Tim Riset Independen memaparkan hasil penelitian metodologis dengan teknik Purposive Random Sampling terhadap 750 responden pengguna angkutan umum di Malang Raya, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 3,57%.
Dukungan Masyarakat dan Sopir Angkot
Hasil survei menunjukkan dukungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kehadiran Trans Jatim Koridor 2. Sebanyak 90,9 % responden menyatakan setuju (54,5%) dan sangat setuju (36,4%) atas kehadiran bus tersebut sebagai solusi mengurai kemacetan serta menyediakan moda transportasi publik yang aman, tepat waktu, dan terjangkau.
Seluruh responden (100%) mendukung penuh gagasan pengalihan rute angkutan kota menjadi angkutan pengumpan (feeder) modern dari kawasan perumahan dan sekolah menuju halte bus utama. Rinciannya, 63,6% menyatakan setuju dan 36,4% sangat setuju. Usulan integrasi rute feeder yang melintasi kawasan Sawojajar, Oro-Oro Dowo, Soekarno-Hatta (Suhat), Sukun, Bumiayu, serta kawasan sekolah dinilai sangat tepat sasaran bagi mobilitas harian warga (90,9%).
Dari 23% sampel responden yang berprofesi sebagai sopir angkot dan pengemudi ojek daring, mayoritas (87,8 %) menilai kehadiran Trans Jatim tidak berdampak negatif pada pendapatan mereka.
Trans Jatim Kebutuhan Dasar, Bukan Sekadar Proyek
Ketua Dewan Kampung Nuswantara (DKN), Ach Harun Al Rasid, menyatakan bahwa Trans Jatim Koridor 2 bukan sekadar proyek transportasi, melainkan kebutuhan dasar masyarakat Malang Raya untuk mendapatkan akses mobilitas yang layak dan manusiawi.
“Jadi wajar jika hasil survei membuktikan bahwa kekhawatiran akan terjadinya konflik sosial di jalanan tidak beralasan. Sebab, 100% sopir angkot siap mendukung skema feeder selama kesejahteraan mereka dijamin melalui koperasi,” ujar Harun mewakili Konsorsium Ormas.
Tiga Desakan kepada Pemprov dan Pemda
DKN menyampaikan tiga desakan utama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah se-Malang Raya:
1. Kepastian Legalitas Koperasi: Segera merumuskan payung hukum dan skema pendanaan yang menjamin pendapatan harian para pengemudi angkot yang beralih menjadi feeder.
2. Manajemen Trayek Bebas Overlapping: Mensterilkan jalur perumahan dan zona sekolah sebagai wilayah operasional eksklusif feeder agar tidak bergesekan dengan koridor utama bus.
3. Sosialisasi dan Pendampingan: Membuka ruang dialog berkelanjutan bersama komunitas pengemudi lokal demi kelancaran transisi operasional di lapangan.
“Kami, Dewan Kampung Nuswantara, berharap dan membuka ruang untuk menjadi fasilitator sekaligus memediasi kawan-kawan yang merasa dirugikan dengan pihak-pihak terkait. Ini merupakan inisiasi awal kita untuk menjembatani masyarakat pada umumnya, khususnya wong kampung, dengan pemerintah yang mempunyai otoritas kebijakan terkait Trans Jatim,” ungkapnya.
Bus Trans Jatim Koridor 2 ditargetkan beroperasi pada Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke-81. Koridor ini akan melayani rute sepanjang 52 kilometer yang meliputi Kota Malang – Kabupaten Malang via Dau – Kota Batu. Dishub Jatim menyiapkan 15 armada bus untuk koridor baru ini dengan tarif bersubsidi Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar dan santri.
Sebelumnya, rencana pembukaan koridor baru Trans Jatim Malang Raya sempat mendapat penolakan dari sejumlah sopir angkot yang khawatir pendapatan mereka terdampak. Namun, hasil survei yang dirilis DKN menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak beralasan, dengan 87,8 persen sopir angkot dan pengemudi ojek daring menilai kehadiran Trans Jatim tidak berdampak negatif pada pendapatan mereka.
Sementara itu perwakilan dishub provinsi Jawa timur, Kepala UPT P3 LLLAJ Malang, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Binsar Siregar menyampaikan,
“Terkait dengan rencana jalur Koridor 2, Trans Jatim Koridor 2, bersama Kepala Dinas Kabupaten Malang, kita mencoba untuk memetakan dulu, memetakan dulu terkait halte atau bus stop yang terkait dengan rambu di wilayah Kabupaten Malang”. jelasnya.
Adanya indikasi penolakan, Binsar Siregar menanggapinya dengan bijak,
“Tentunya semua ditampung, Mbak. Kita kan tidak mungkin, kehadiran Trans Jatim ini tidak mematikan, tapi justru akan membantu memberikan satu moda transportasi yang baru nanti yang di, diungkit lagi dengan feeder-feeder,” tutup nya
