SIMALUNGUN, JadiKabar. Com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memperkuat langkah transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan PT Bank Sumut untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Daerah oleh Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih bersama Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Rabu (26/8/2026), dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora beserta jajaran serta perwakilan PT Bank Sumut.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Simalungun membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka sekaligus menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan perkembangan teknologi digital.
Bukan hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, sinergi tersebut langsung diperkuat dengan sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS). Di antaranya penerapan QRISPATI, KUR Mikro Cluster Jagung, QRIS Dinamis PBB, serta Smart Cash.
Berbagai inovasi itu diharapkan mampu membuat transaksi pemerintahan lebih praktis sekaligus memperkuat pengawasan terhadap arus keuangan daerah.
Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan pihaknya ingin menempatkan Bank Sumut bukan hanya sebagai lembaga yang menangani transaksi keuangan pemerintah daerah, tetapi sebagai mitra dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Heru, kolaborasi dengan Pemkab Simalungun menjadi bagian dari komitmen Bank Sumut untuk memperluas pemanfaatan teknologi, memperkuat akses pembiayaan, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bank Sumut tidak hanya hadir sebagai bank yang mengelola transaksi keuangan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi layanan, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Heru.
Ia menambahkan, digitalisasi transaksi akan memberikan dampak terhadap efisiensi sekaligus transparansi pengelolaan keuangan.
Melalui QRIS Dinamis PBB, QRISPATI, Smart Cash dan layanan digital lainnya, masyarakat maupun pemerintah diharapkan memperoleh sistem transaksi yang lebih mudah, cepat dan aman.
“Kami ingin menghadirkan ekosistem transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Pada saat yang sama, kami akan terus mendukung program pembangunan dan penguatan ekonomi daerah,” katanya.
Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menegaskan, kerja sama tersebut memiliki arti penting bagi pembenahan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, penggunaan teknologi digital merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan transaksi pemerintah berlangsung tertib, efisien, mudah dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi dan layanan perbankan digital menjadi bagian penting untuk memastikan setiap proses transaksi dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tertib, mudah dipantau, dan dipertanggungjawabkan,” ujar Anton.
Bupati menekankan, tujuan akhir dari penguatan tata kelola bukan sekadar mengejar sistem pemerintahan yang modern. Lebih dari itu, seluruh pengelolaan keuangan harus bermuara pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Prinsipnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Karena itu, tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Kerja sama Pemkab Simalungun dan Bank Sumut juga menyentuh sektor ekonomi produktif melalui KUR Mikro Cluster Jagung.
Program tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha untuk memperoleh akses permodalan. Dengan dukungan pembiayaan, sektor pertanian dan usaha produktif di Simalungun diharapkan semakin berkembang.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan daerah tidak hanya diarahkan untuk kepentingan administrasi pemerintahan, tetapi juga dapat dikaitkan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Rangkaian kegiatan tersebut turut diisi dengan High Level Meeting (HLM) yang membahas kesiapan Kabupaten Simalungun dalam penerapan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pembahasan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan.
Sinergi pemerintah daerah, perbankan dan lembaga pengawas keuangan ini diharapkan mampu memperkuat inklusi keuangan sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan.
Dengan demikian, kerja sama Pemkab Simalungun dan Bank Sumut tidak hanya berbicara mengenai transaksi digital. Di dalamnya terdapat agenda yang lebih besar, yakni membangun sistem keuangan daerah yang modern sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin inklusif.
Pemkab Simalungun berharap kolaborasi tersebut menjadi salah satu fondasi percepatan transformasi pemerintahan dan ekonomi daerah. Keuangan lebih transparan, transaksi lebih mudah, akses pembiayaan semakin terbuka, dan manfaat pembangunan diharapkan semakin dekat dengan masyarakat. (AN)
