JADIKABAR.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini memasuki babak baru. Tidak hanya menyasar sekolah dan masyarakat umum, program prioritas pemerintah tersebut juga mulai merambah lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di berbagai daerah Indonesia.
Sebanyak 36 dapur MBG yang dibangun di lahan pemasyarakatan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Mei 2026.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan pembangunan dapur MBG saat ini terus berjalan dan sebagian besar progresnya hampir selesai.
“Mudah-mudahan akhir Mei sudah jalan. Saat ini ada 18 titik ditambah 18 lagi, jadi total 36 dapur sudah dibangun,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Melalui program tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ikut mendukung kebijakan nasional pemenuhan gizi dengan menyediakan lahan lapas sebagai lokasi pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari total 627 lapas dan rutan di Indonesia, Ditjenpas sebelumnya mengusulkan 119 titik lokasi untuk pengembangan dapur MBG. Namun hingga kini, baru 36 titik yang disetujui untuk tahap awal operasional.
Lokasi dapur MBG tersebut tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Sulawesi, hingga beberapa provinsi lainnya.
Salah satu yang sudah berjalan lebih dulu adalah Lapas Sukamiskin yang kini menjadi proyek percontohan nasional.
Sementara beberapa lokasi lain seperti Lapas Batulicin dan Lapas Bengkulu masih dalam tahap pembangunan.
Menariknya, program ini juga melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai bagian dari tenaga kerja dapur MBG.
Dari total 46 pekerja dapur, sebanyak 20 orang berasal dari warga binaan yang telah melalui proses seleksi dan asesmen ketat.
Sementara 26 pekerja lainnya merupakan tenaga profesional.
“Nanti pekerjanya ada 46 orang. Sebanyak 26 profesional dan 20 dari warga binaan yang sudah diasesmen bisa bekerja di dapur,” jelas Mashudi.
Menurutnya, warga binaan yang dilibatkan dipastikan memiliki kondisi kesehatan baik serta memenuhi syarat untuk bekerja di lingkungan dapur makanan bergizi.
Program tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja bagi warga binaan selama menjalani masa hukuman.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah memastikan penggunaan lahan lapas untuk dapur MBG tetap mengikuti aturan yang berlaku.
Badan Gizi Nasional disebut tetap membayar biaya sewa penggunaan lahan lapas yang nantinya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Dia membayar PNBP. Sewa tanahnya harus bayar,” kata Dirjenpas.
Langkah tersebut dinilai penting agar program tetap berjalan transparan dan sesuai regulasi pengelolaan aset negara.
Keterlibatan warga binaan dalam program dapur MBG dianggap membawa manfaat ganda.
Selain membantu program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi, warga binaan juga mendapatkan pengalaman kerja nyata yang dapat menjadi bekal kehidupan setelah bebas nanti.
Konsep pembinaan produktif seperti ini mulai banyak didorong di lingkungan pemasyarakatan sebagai upaya membangun kembali rasa percaya diri dan kemampuan kerja warga binaan.
Di balik aktivitas dapur yang sibuk, tersimpan harapan baru bahwa pembinaan di lapas bukan hanya tentang menjalani hukuman, tetapi juga mempersiapkan kesempatan hidup yang lebih baik di masa depan.
