Jadikabar.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan pesan tegas terkait pentingnya penegakan hukum dan penyelamatan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (13/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa penguatan institusi yudikatif menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun Indonesia yang kuat dan berkeadilan.
Menurutnya, kekayaan negara harus benar-benar dijaga agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan justru dinikmati segelintir pihak.
“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menilai persoalan penyelamatan aset negara bukan sekadar isu hukum biasa, melainkan menyangkut masa depan bangsa.
Ia menyebut Indonesia memiliki kekayaan luar biasa yang harus dijaga dari praktik penyalahgunaan maupun penguasaan ilegal.
Menurut Presiden, kesejahteraan masyarakat tidak mungkin tercapai apabila kekayaan negara terus-menerus bocor dan tidak dikelola untuk kepentingan nasional.
“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.
Presiden juga memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas upaya penyelamatan aset negara yang telah dilakukan sejauh ini.
Meski begitu, ia menegaskan perjuangan masih panjang karena masih banyak potensi kekayaan negara yang harus diamankan.
“Masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan,” katanya.
Selain menyoroti penyelamatan aset negara, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadap penguatan sektor yudikatif.
Ia menilai lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menyelesaikan persoalan korupsi dan ketidakadilan di Indonesia.
Karena itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga integritas hakim melalui sistem rekrutmen yang baik serta peningkatan kesejahteraan.
“Saya percaya masalah korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus dihormati, dipilih dengan baik, dan harus diberi penghasilan yang cukup supaya tidak bisa disogok,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena secara terbuka Presiden menyinggung pentingnya membangun independensi hakim agar sistem peradilan benar-benar mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
“Rakyat Sudah Tidak Bodoh”
Dalam bagian akhir pidatonya, Presiden menyampaikan pesan yang cukup kuat kepada para hakim dan insan peradilan di Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa setiap putusan hukum saat ini akan selalu mendapat perhatian dan penilaian masyarakat.
Menurut Presiden, rakyat kini semakin kritis dan mampu menilai apakah sebuah keputusan mencerminkan keadilan atau tidak.
“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Masyarakat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat dan merasakan ketidakadilan,” ungkap Presiden.
Pidato tersebut pun mendapat perhatian luas karena dinilai menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penguatan hukum, pemberantasan korupsi, dan penyelamatan aset negara sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional.
Pengamat politik menilai pesan Presiden juga menjadi sinyal kuat bahwa reformasi hukum dan penguatan institusi negara akan menjadi salah satu fokus pemerintahan ke depan.
