Amithya Ratnanggani Angkat Isu LGBT, Dorong Edukasi dan Percepatan Perda HIV

Avatar photo
Amithya Ratnanggani Angkat Isu LGBT, Dorong Edukasi dan Percepatan Perda HIV
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita memberikan keterangan kepada awak media usai kegiatan di Gedung DPRD Kota Malang.

MALANG, JADIKABAR.COM – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai fenomena LGBT yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat perlu disikapi secara bijaksana melalui pendekatan edukatif, komprehensif, dan berbasis kebijakan, bukan sekadar imbauan.

Pernyataan tersebut disampaikan Amithya saat dimintai tanggapan awak media mengenai isu LGBT yang belakangan menjadi perhatian publik di Kota Malang. Menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat agar isu tersebut dapat dipahami secara proporsional.

“Pelaksanaannya harus komprehensif. Tidak bisa hanya sekadar imbauan. Ada banyak hal yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Kita perlu mengurai secara utuh seperti apa fenomena ini, memberikan pemahaman yang benar, kemudian menjelaskan dampak-dampaknya,” ujar Amithya.

Ia berpandangan bahwa edukasi kepada masyarakat harus menjadi bagian dari program pemerintah daerah. Menurutnya, penyampaian informasi yang benar dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan imbauan atau pendekatan sesaat.

“Kalau dari saya, ini mestinya bisa menjadi salah satu program pemerintah kota. Bagaimana kemudian kita memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga memiliki pemahaman yang benar mengenai persoalan yang sedang dibahas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Amithya juga menyampaikan pandangan pribadinya mengenai LGBT.

“Kalau saya secara prinsip tidak setuju,” ucapnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda dan keluarga, agar mampu menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di era digital.

Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam membangun karakter anak sejak dini sehingga mampu menyaring berbagai pengaruh yang berkembang di lingkungan maupun media digital.

Dalam keterangannya, Amithya juga menyinggung data kasus HIV yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan informasi yang diterimanya menunjukkan adanya penambahan kasus baru sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih serius.

Ia menegaskan bahwa persoalan HIV merupakan isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian lintas sektor.

“Yang harus kita pikirkan bukan hanya persoalan yang sudah tampak di permukaan, tetapi juga bagaimana mitigasinya. Kita harus melihat apa yang belum dilakukan pemerintah sehingga ke depan upaya pencegahan bisa lebih optimal,” ujarnya.

Amithya menambahkan, penanganan HIV tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan sinergi antara legislatif, eksekutif, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga.

Ketua DPRD Kota Malang tersebut juga mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai penanggulangan HIV telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), meskipun hingga kini masih menunggu tahapan pembahasan.

Ia berharap regulasi tersebut dapat segera diselesaikan sehingga menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan, edukasi, pelayanan kesehatan, dan pendampingan kepada masyarakat.

“Kami berharap pembahasannya bisa segera dilakukan agar menjadi salah satu instrumen yang membuat Pemerintah Kota Malang semakin fokus menangani persoalan ini,” katanya.

Sebagai kota pendidikan yang dihuni ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, Kota Malang menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Mobilitas penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor yang menuntut pemerintah daerah terus memperkuat program edukasi, kesehatan masyarakat, serta perlindungan sosial.

Dalam konteks tersebut, DPRD Kota Malang menilai diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar berbagai persoalan sosial maupun kesehatan dapat ditangani melalui pendekatan yang terukur, edukatif, dan berkelanjutan.

Amithya menegaskan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta kebijakan yang mampu memberikan perlindungan bagi seluruh warga Kota Malang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hubungi