Kebebasan pers tidak pernah jatuh dari langit secara cuma-cuma. Ia adalah tumpukan ingatan tentang keberanian yang dipatahkan, tentang kertas-kertas yang dipaksa berhenti berputar, dan tentang warna yang dianggap mengancam keseragaman kelabu Orde Baru. Hari ini, 9 Februari, saat kita merayakan Hari Pers Nasional, ingatan itu membawa saya kembali ke sebuah sore di tahun 1986, di teras rumah seorang guru silat bernama Wak Pieter.
Di kampung kami, berita biasanya tiba terlambat dan lesu. Namun, di rumah Wak Pieter, seorang keturunan Manado yang tegas, ada sesuatu yang selalu dinanti setelah zuhur. Sebuah koran dengan stempel “Gratis” di pojok kiri atas halaman depannya. Koran itu bernama Prioritas.
Koran ini istimewa bukan hanya karena ia datang lebih cepat dari Jakarta mendahului harian lain. Ia hadir di sana karena persahabatan. Pemiliknya adalah anak kampung kami yang sukses di Jakarta, Surya Paloh. Masa kecilnya dihabiskan bermain di rumah Wak Pieter. Sebagai tanda hormat, Surya mengirimkan buah pikirannya setiap hari secara cuma-cuma kepada sang guru silat.
Prioritas adalah anomali di tengah kaku dan hitam-putihnya jurnalisme masa itu. Ia adalah pelopor cetak berwarna pertama di Indonesia. Saat koran-koran lain tampil dengan wajah yang serupa dokumen birokrasi, Prioritas muncul “menyala” di lapak-lapak loper. Ia menawarkan jurnalisme visual yang serius; foto bukan lagi sekadar pelengkap teks, melainkan narasi yang bicara sendiri.
Namun, daya pikat utamanya bukan sekadar kemasan visual. Kekuatannya terletak pada apa yang disebut sebagai bahasa yang “telanjang”. Di zaman ketika para redaktur harus piawai menari di antara sensor pemerintah dengan diksi yang eufemistis dan halus, Prioritas justru memilih jalan yang kasar namun jujur. Diksi yang digunakan blak-blakan, sebuah gaya yang sangat dicintai pembaca namun dibenci oleh penguasa di Jalan Merdeka Barat.
Rubrik “Selamat Pagi Indonesia” menjadi jantung dari koran ini. Isinya adalah kumpulan editorial yang satir, sarkastis, dan tajam. Ia menyentil ketimpangan ekonomi dan utang luar negeri dengan gaya bahasa yang tidak lazim pada masa itu. Itulah sebuah keberanian yang orisinal. Seperti kata Goenawan Mohamad dalam satu fragmen tulisannya, “Mungkin kebenaran tidak selamanya bisa memerdekakan, tapi ia selalu bisa membuat kita merasa tak sendirian dalam kegelapan.”
Ironisnya, usia keberanian itu pendek. Prioritas hanya bertahan 14 bulan. Terbit perdana 2 Mei 1986, ia dipaksa tutup melalui pencabutan SIUPP pada 29 Juni 1987. Negara menganggap kejujurannya tentang kondisi ekonomi sebagai ancaman stabilitas. Tongkat pemberontakan itu dipatahkan tepat ketika ia sedang mekar-mekarnya sebagai simbol perlawanan estetis.
Mengenang Prioritas di Hari Pers Nasional hari ini adalah sebuah refleksi tentang harga sebuah independensi. Sejarah mencatat bahwa pers yang kita nikmati hari ini dibayar dengan “darah dan air mata” para pendahulu. Jika dulu ancamannya adalah surat keputusan dari kementerian, hari ini ancaman itu berubah wajah menjadi persekusi digital, cyber-bullying, dan algoritma yang menjinakkan idealisme demi klik.
Kita melihat bagaimana spirit “Selamat Pagi Indonesia” bertransformasi dari kertas koran menuju layar televisi di bawah bendera Media Group. Ada kontinuitas ideologi jurnalisme di sana. Namun, sebuah pertanyaan besar tetap membayangi kita di setiap peringatan HPN: Apakah pers hari ini masih memiliki nyali yang sama dengan Prioritas tahun 1986? Ataukah pers kini justru sudah terlalu nyaman bersandar di pangkuan kepentingan politik pemiliknya masing-masing?
Surya Paloh telah bertransformasi dari seorang “pemberontak media” muda menjadi “raja media” yang berpengaruh. Perjalanan ini adalah studi kasus yang menarik tentang bagaimana idealisme jurnalisme bersinggungan—dan terkadang berkompromi—dengan kekuasaan politik. Transformasi ini manusiawi, namun esensi pers harus tetap menjadi pengingat bagi penguasa, bukan menjadi corongnya.
Pelajaran dari pembredelan Prioritas adalah bahwa musuh pers bisa berubah bentuk, namun tujuannya tetap sama: membungkam kebenaran yang tidak nyaman. Dulu, tangan besi pemerintah yang menghentikan mesin cetak. Sekarang, sensor bisa lahir dari ruang redaksi sendiri melalui self-censorship demi menjaga kelangsungan bisnis atau posisi politik.
Menulis tentang Prioritas adalah menulis tentang kenangan masa SMA yang indah di teras rumah Wak Pieter. Tentang bagaimana sebuah koran berwarna mampu membuka cakrawala anak kampung tentang dunia yang tak selalu baik-baik saja. Di sana, di antara aroma tinta dan kertas, kami belajar bahwa kata-kata punya tenaga, dan warna punya harga yang mahal.
Hari Pers Nasional tidak seharusnya menjadi seremoni yang hambar. Ia harus menjadi momen untuk menziarahi kembali keberanian-keberanian kecil yang pernah ada. Pers yang sehat bukan yang paling cepat mengabarkan, melainkan yang paling jujur dalam menceritakan kenyataan, betapapun pahitnya.
Sore itu di tahun 1987, koran di rumah Wak Pieter berhenti datang. Warna-warni di halaman depannya hilang ditelan gelapnya sensor. Namun, api yang pernah dinyalakannya tetap membekas. Sejarah pers Indonesia tidak akan pernah lengkap tanpa mencatat 14 bulan yang riuh itu. Karena pada akhirnya, pers adalah tentang manusia yang berani berkata “tidak” ketika semua orang dipaksa mengangguk.
Selamat Hari Press Nasional 9 Februari 1946-2026.
Horas Hubanta Haganupan.
Horas …Horas … Horas
