Jadikabar.com – Langkah besar perlindungan pekerja migran Indonesia resmi dimulai. Di tengah maraknya praktik penempatan ilegal dan berbagai kasus eksploitasi tenaga kerja di luar negeri, pemerintah melalui meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman sebagai upaya memperkuat perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir.
Pencanangan gerakan tersebut berlangsung di Jakarta, Senin (18/5), dan menjadi simbol kuat bahwa negara tidak lagi hanya hadir saat persoalan terjadi, tetapi mulai membangun sistem perlindungan sejak sebelum keberangkatan calon pekerja migran.
Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan , Wakil Menteri Ketenagakerjaan , Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan , hingga jajaran kementerian terkait dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Namun di balik seremoni pencanangan, tersimpan pesan serius yang disampaikan Presiden RI melalui tayangan video khusus. Presiden mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji manis sindikat penempatan ilegal yang selama ini menjadi akar persoalan perdagangan orang dan eksploitasi pekerja migran.
“Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat,” tegas Presiden Prabowo.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Data Kementerian P2MI menunjukkan sepanjang Januari hingga April 2026, pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan ilegal 1.353 calon pekerja migran di berbagai wilayah perbatasan Indonesia.
Tak hanya itu, lebih dari 4.200 konten digital bermuatan penipuan dan informasi menyesatkan terkait penempatan kerja luar negeri juga telah ditindak melalui proses takedown. Pemerintah pun menerima sedikitnya 1.173 aduan pekerja migran dari berbagai negara penempatan.
Menteri P2MI menegaskan bahwa pekerja migran bukan sekadar angka statistik, melainkan pejuang ekonomi keluarga yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi negara.
Pada 2025 lalu, remitansi pekerja migran Indonesia tercatat mencapai Rp288 triliun. Nilai itu menjadi salah satu penyumbang penting perputaran ekonomi nasional, terutama bagi keluarga di daerah-daerah kantong pekerja migran.
Namun pemerintah kini ingin membangun paradigma baru. Pekerja migran tidak lagi dipandang hanya sebagai penghasil devisa, melainkan bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, Gerakan Nasional Migran Aman didesain bukan sekadar program sosialisasi biasa. Gerakan ini menyentuh langsung lapisan masyarakat desa sebagai titik awal perlindungan.
Pemerintah mendorong penguatan program Desa Migran Emas yang kini telah tersebar di 669 desa seluruh Indonesia. Desa-desa tersebut menjadi pusat edukasi migrasi aman, pelatihan keterampilan, hingga pengawasan potensi penempatan ilegal.
Kepala desa, tokoh agama, organisasi perempuan, hingga para purna pekerja migran dilibatkan sebagai ujung tombak edukasi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan warga memahami prosedur resmi bekerja di luar negeri dan tidak terjebak rayuan calo ilegal.
Di sisi lain, transformasi kelembagaan dari BP2MI menjadi kementerian penuh juga disebut menjadi langkah strategis memperkuat fungsi regulasi sekaligus operasional perlindungan pekerja migran.
Penutupan acara berlangsung hangat ketika pemerintah menyerahkan Kartu Elektronik Pekerja Migran Indonesia (E-PMI) kepada sejumlah calon pekerja migran. Momen itu menjadi simbol hadirnya sistem perlindungan digital yang lebih terintegrasi bagi pekerja Indonesia di luar negeri.
Dalam suasana tersebut, Dudung Abdurachman sempat memberikan pesan singkat namun penuh makna kepada salah satu calon pekerja migran asal Indramayu.
“Jaga nama baik bangsa dan negara,” ujarnya.
Kalimat sederhana itu seolah menjadi penegasan bahwa pekerja migran bukan hanya pencari nafkah di negeri orang, tetapi juga wajah Indonesia di mata dunia.
Melalui Gerakan Nasional Migran Aman, pemerintah berharap tak ada lagi warga yang berangkat melalui jalur ilegal, menjadi korban perdagangan manusia, atau kehilangan perlindungan hukum di negara penempatan.
Sebab pada akhirnya, migrasi aman bukan hanya soal bekerja di luar negeri. Lebih dari itu, ini tentang menjaga martabat warga negara, melindungi masa depan keluarga, dan memastikan negara benar-benar hadir bagi rakyatnya hingga ke batas terjauh.
