BANGKALAN, JADIKABAR.COM – Praktisi pendidikan Kabupaten Bangkalan, Suraji, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan salah satu media online yang membingkai adanya benturan opini antara dirinya dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan. Suraji menilai narasi tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.
Isu yang berkembang mengenai transparansi dan publikasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di satuan pendidikan ditegaskannya bukan untuk dipertentangkan. Sebaliknya, Suraji menyebut bahwa pandangannya dengan Dinas Pendidikan berada dalam satu garis pemikiran yang sama.
“Pernyataan saya sama sekali tidak bertentangan dengan kebijakan maupun pandangan Dinas Pendidikan. Kami justru sejalan dalam menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta publikasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan,” ujar Suraji Minggu(26/04/2026)
Merujuk pada UU Keterbukaan Informasi
Secara substansi, Suraji menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Menekankan adanya dua peran yang harus berjalan beriringan tanpa harus dibenturkan”
Pertama adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat, media, dan LSM sebagai bentuk partisipasi publik. Kedua adalah kontrol fungsional yang dijalankan oleh institusi resmi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam sistem pemerintahan
“Kedua fungsi ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Narasi yang mencoba membenturkan dua pihak dengan sudut pandang yang sama justru mengaburkan esensi utama, yaitu profesionalisme demi kemajuan pendidikan di Bangkalan,” imbuhnya.
Dukungan untuk Kebijakan Daerah
Sebagai praktisi yang saat ini tengah menempuh disertasi tentang revitalisasi kebijakan pendidikan daerah, Suraji berkomitmen penuh mendukung program Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ia mengajak semua elemen, termasuk insan pers, untuk membangun narasi positif
“Ayo bersama-sama kita beritakan hal-hal yang positif tentang pendidikan di Bangkalan. Saya siap mendukung program kebijakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan demi masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh framing pemberitaan yang bersifat provokatif. Menurutnya, kunci utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat adalah sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat, bukan polarisasi yang tidak berdasar, “Tutupnya












