MALANG, JADIKABAR – Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui penguatan kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini mengemuka dalam acara penguatan kelembagaan dalam tatalaksana disabilitas anak yang digelar di Hotel Atria, Selasa (12/5/2026).
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Imam Masuda, M.H., menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan adanya deteksi dini bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
“Harapan kami melalui pertemuan ini adalah penguatan deteksi dini sejak awal. Jika ditemukan kecurigaan ke arah disabilitas, bisa segera ditangani agar kondisinya tidak menjadi lebih parah, bahkan dalam beberapa kasus fisik bisa dilatih melalui fisioterapi agar mereka bisa hidup layak,” ujarnya.
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Disabilitas. Imam menyebutkan pihaknya tengah mengkaji penerapan best practice dari daerah lain, seperti Kabupaten Sidoarjo yang telah memiliki UPT tersebut.
Langkah ini nantinya akan melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Sosial, serta didukung oleh Bappeda dan Bagian Organisasi. Rencana ini pun mendapat penekanan khusus dari Wakil Bupati Malang guna memastikan pelayanan publik di Kabupaten Malang benar-benar inklusif.
Selain rencana kelembagaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terus mematangkan kesiapan fasilitas kesehatan di tingkat akar rumput. Saat ini, tenaga kesehatan (nakes) di 39 Puskesmas se-Kabupaten Malang, mulai dari dokter, perawat, hingga bidan, telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai komunikasi dan tata laksana kelompok rentan.
Secara fisik, Puskesmas juga diarahkan untuk memenuhi standar ramah disabilitas, seperti penyediaan pintu masuk yang lebar untuk kursi roda, toilet khusus, handrail (pegangan), hingga guiding block untuk penyandang tunanetra.
“Target kami adalah memberikan layanan 100 persen bagi disabilitas. Saat ini kita sudah memiliki 8 Posyandu Disabilitas yang tersebar, dan ke depannya kami targetkan setiap kecamatan di Kabupaten Malang memiliki Posyandu Disabilitas sendiri,” tutupnya.
