MALANG, JADIKABAR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung Perumahan Lawang Park Residence di Kabupaten Malang, Rabu (1/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar memberikan apresiasi terhadap kualitas hunian bersubsidi yang dibangun pengembang sekaligus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi di Jawa Timur guna memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian layak.
Berdasarkan data Kementerian PKP, kuota rumah subsidi di Jawa Timur pada 2026 mencapai sekitar 40.000 unit. Hingga awal Juli, realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 8.600 unit, menempatkan Jawa Timur di peringkat keempat nasional setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
“Permintaan rumah di Jawa Timur masih sangat tinggi. Karena itu, saya berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pembangunan rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat memiliki hunian yang layak,” ujar Maruarar dalam dialog bersama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Beri Nilai 8,5 untuk Kualitas Bangunan
Dalam peninjauan tersebut, Maruarar menyempatkan diri masuk ke sejumlah unit rumah untuk mengecek langsung kondisi bangunan, kualitas air, hingga berdialog dengan penghuni. Dari hasil peninjauan, ia memberikan nilai 8,5 untuk perumahan tersebut.
“Saya cek langsung beberapa rumah. Airnya bagus, bangunannya juga bagus, temboknya rapi, tidak ada retak, lingkungannya juga tidak banjir. Saya beri nilai 8,5. Ini bisa menjadi contoh pengembang yang menjaga kualitas rumah subsidi,” katanya.
Selain kualitas bangunan, Maruarar juga mengapresiasi tingkat kelancaran pembayaran angsuran KPR para penghuni yang dinilai sangat baik berdasarkan laporan dari pihak perbankan.
Berbagai Kemudahan bagi MBR
Maruarar menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Berbagai kemudahan tersebut di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), uang muka (DP) hanya 1 persen, suku bunga tetap sebesar 5 persen, hingga tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diperpanjang sampai 40 tahun.
Maruarar menambahkan, capaian Program FLPP terus mengalami peningkatan. Jika rekor tertinggi penyaluran rumah subsidi pada 2023 mencapai 224.000 unit, maka pada 2025 meningkat menjadi 278.000 unit. Pemerintah optimistis target penyaluran rumah subsidi tahun ini dapat terus meningkat melalui berbagai program nasional.
Pengembang Targetkan 1.000 Unit Subsidi
Direktur Utama sekaligus Owner Lawang Park Residence, Afwan Syahid, mengaku bersyukur atas apresiasi yang diberikan Menteri PKP terhadap proyek yang dikembangkannya. Afwan menjelaskan, pihaknya telah membangun sekitar 2.000 unit rumah subsidi yang tersebar di Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Mojokerto. Khusus di Lawang Park Residence, kawasan seluas sekitar lima hektare tersebut memiliki total 380 unit rumah, dengan sekitar 250 hingga 300 unit telah dihuni masyarakat.
“Alhamdulillah hari ini Pak Menteri hadir dan memberikan apresiasi terhadap kinerja kami. Insya Allah tahun ini kami menargetkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah subsidi,” ujarnya.
Afwan menegaskan, seluruh unit di Lawang Park Residence merupakan rumah subsidi FLPP yang dibangun dengan mengutamakan kualitas material dan spesifikasi bangunan. Proses pembiayaan didukung oleh berbagai perbankan, seperti BTN, BRI, Mandiri, BNI, hingga bank syariah nasional.
Meski industri properti sempat mengalami perlambatan sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya akibat kondisi ekonomi, Afwan menilai minat masyarakat terhadap rumah subsidi masih sangat tinggi. Dalam sebulan terakhir, pihaknya berhasil merealisasikan penjualan sekitar 50 unit rumah.
Ke depan, pihaknya akan terus menjaga legalitas, meningkatkan kualitas bangunan, serta memperkuat promosi agar semakin banyak MBR dapat memiliki rumah layak huni melalui program FLPP.
